KLB Campak di Sumenep, Yahya Zaini; Perlu Evaluasi Sistem Imunisasi Hingga Pendekatan Bagi yang Resisten

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini menyampaikan keprihatinan atas Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang telah merenggut 17 nyawa anak-anak di mana 16 di antaranya tidak pernah menerima imunisasi. Ia menilai, peristiwa ini bukan sekadar persoalan medis, tetapi juga sinyal lemahnya tata kelola sistem imunisasi nasional. 

Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki program imunisasi dasar lengkap yang diberikan gratis. Namun fakta rendahnya cakupan di daerah tertentu menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pelaksanaan, pendataan, dan pengawasan di lapangan.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan belum berjalan optimal. Imunisasi seharusnya menjadi garda terdepan, tetapi yang terjadi justru langkah reaktif berupa vaksinasi massal setelah kasus menembus ribuan dan korban jiwa berjatuhan,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, di Jakarta, Kamis (28/8/25). 

Sebelumnya diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melaporkan hingga Agustus ini, ada 17 anak yang meninggal akibat campak. Catatan itu membuat pemerintah setempat menetapkan penyebaran campak sebagai kejadian luar biasa. 

Sementara data Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat hingga Agustus 2025, terdapat 2.035 kasus terkonfirmasi. Selain di Sumenep, ratusan balita di Bangkalan juga mengalami infeksi campak. Satu di antaranya meninggal dunia.

Kasus campak di Bangkalan didominasi oleh anak-anak berusia 2-3 tahun. Umumnya, mereka mengalami gejala yang serupa seperti demam di hari pertama, keluar bintik-bintik merah di belakang telinga hingga sekujur tubuh. Pada beberapa balita yang terinfeksi campak, biasanya disertai dengan batuk dan pilek. 

Terkait kejadian ini, Yahya menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem imunisasi nasional, termasuk aspek pendataan berbasis digital dan real-time untuk melacak anak-anak yang belum menerima imunisasi. 

"Serta penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan desa agar deteksi dini tidak terlewat,” jelas Yahya.