Jakarta - Program pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Balikpapan dinilai berjalan lambat. Diketahui bahwa, hingga pertengahan September 2025, baru 10 dari target 68 lokasi yang terealisasi, jauh dari rencana yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini mengungkapkan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meninjau perkembangan SPPG di Balikpapan, Kamis (18/9/25).

“Perkembangannya masih jauh dari target. Dari 68 lokasi, baru 10 yang berjalan. Masih ada 58 lagi yang tertinggal,” ungkap Yahya Zaini.

Menurutnya, pembangunan fisik SPPG seharusnya tidak memakan waktu lama dan bisa diselesaikan hanya dalam satu bulan. Namun, prosesnya tertahan karena banyak lokasi masih berada di tahap persiapan dan verifikasi. 

“Masalah utama bukan di pembangunannya, tapi di lokasi. Kalau statusnya sudah naik dari persiapan ke verifikasi, proses selanjutnya bisa lebih cepat,” katanya. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, Komisi IX DPR RI mendesak Wali Kota Balikpapan segera membentuk tim khusus yang fokus memantau perkembangan di lapangan. 

“Kami minta ada tim khusus untuk mempercepat proses. Apalagi dari 68 itu, ada 23 lokasi yang harus segera dipertahankan agar tidak hilang kesempatan. Kendala lainnya ada di sistem dan terbatasnya jumlah tim survei,” jelas Yahya. 

Komisi IX berharap seluruh proses persiapan hingga verifikasi dapat diselesaikan paling lambat Oktober 2025, sehingga pembangunan SPPG bisa segera dimulai dan difungsikan untuk memenuhi gizi masyarakat.