Jamaludin menilai bahwa kritik terhadap pemerintah harus tetap konstruktif dan proporsional. “Kritik itu perlu, tapi harus berbasis data dan mekanisme hukum yang benar. Melalui Komisi XII, kami tentu akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi PP Minerba, namun dengan semangat kolaborasi, transparansi, dan profesionalisme,” tutup legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.