TRANSISI TATA KELOLA HAJI 2026 RAWAN TIMBULKAN MASALAH, KOMISI VIII DPR RI SOROTI PERLUNYA ANTISIPASI PERBAIKAN SEMUA SEKTOR UNTUK KEPENTINGAN JAMAAH

Adapun untuk solusi jangka Panjang, KHU harus membangun sistem tata kelola haji yang modern, terdigitalisasi, dan berorientasi pada kualitas serta transparansi  pelayanan. Pengembangan single data base terpadu untuk seluruh jamaah haji dan umrah adalah suatu keharusan. KHU juga perlu merancang model bisnis yang inovatif untuk mengoptimalkan pengelolaan  aset-asetnya.

 

" Kami Fraksi Partai Golkar dan Insya Allah seluruh fraksi Komisi VIII DPR RI mendukung penuh niat baik Pemerintah untuk memperbaiki kualitas tata kelola haji. Namun, niat baik harus diimplementasikan dengan perencanaan yang matang, strategis dan eksekusi yang cermat. Mari kita jadikan Haji 2026 sebagai contoh sukses transisi yang tertata, melalui kolaborasi lintas sektoral dan perbaikan semua sektor demi kepentingan jamaah haji, Indonesia” pungkasnya.