Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, ia menyarankan tiga solusi strategis pendekatan yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk Jangka Pendek, Haeny mengusulkan perlunya ada Satgas Transisi Haji 2026 yang melibatkan personel gabungan dari Kemenag dan KHU. 

" Mekanisme secondment atau detasering yang berarti perpindahan sementara atau pembantuan  pegawai Kemenag yang berpengalaman ke KHU dapat dilakukan untuk menjaga kontinuitas operasional. Selain itu, KHU dapat mempertahankan kerjasama dengan PJH dan vendor yang terbukti teruji pada tahun-tahun sebelumnya untuk menghindari risiko ketidaksiapan penyedia layanan baru"  tegas Haeny.

Sedangkan  untuk jangka menengah, KHU harus fokus pada konsolidasi kelembagaan dengan melakukan percepatan rekruitmen SDM inti dan menyelenggarakan program pelatihan intensif yang bekerja sama dengan Kemenag dan lembaga pelatihan pemerintah.

Adapun untuk solusi jangka Panjang, KHU harus membangun sistem tata kelola haji yang modern, terdigitalisasi, dan berorientasi pada kualitas serta transparansi  pelayanan. Pengembangan single data base terpadu untuk seluruh jamaah haji dan umrah adalah suatu keharusan. KHU juga perlu merancang model bisnis yang inovatif untuk mengoptimalkan pengelolaan  aset-asetnya.

" Kami Fraksi Partai Golkar dan Insya Allah seluruh fraksi Komisi VIII DPR RI mendukung penuh niat baik Pemerintah untuk memperbaiki kualitas tata kelola haji. Namun, niat baik harus diimplementasikan dengan perencanaan yang matang, strategis dan eksekusi yang cermat. Mari kita jadikan Haji 2026 sebagai contoh sukses transisi yang tertata, melalui kolaborasi lintas sektoral dan perbaikan semua sektor demi kepentingan jamaah haji, Indonesia” pungkasnya.