TRANSISI TATA KELOLA HAJI 2026 RAWAN TIMBULKAN MASALAH, KOMISI VIII DPR RI SOROTI PERLUNYA ANTISIPASI PERBAIKAN SEMUA SEKTOR UNTUK KEPENTINGAN JAMAAH

"Kemenag memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan tata kelola haji. Perlu ada transfer pengetahuan dan pengalaman secara lebih terstruktur. Tanpa ada mekanisme yang jelas, pengalaman Kemenag yang sudah bertahun tahun akan hilang begitu saja (institusional amnesia) sehingga KHU harus memulai dari awal" tegas Haeny.

 

Adapun tantangan terkait logistik dan alih kelola asset, terjadi karena dalam fase transisi ini akan ada pengalihan aset haji seperti embarkasi, debarkasi, asrama haji, Rumah Sakit Haji (RSH) dan fasilitas pendukung lainnya di berbagai daerah dari Kemenag ke KHU, memerlukan proses inventarisasi, verifikasi, dan serah terima yang cukup rumit.  

 

Berdasarkan data kuota Haji Indonesia untuk 2025, tercatat sekitar 221.000 jamaah (203.320 reguler dan 17.680 haji khusus), angka yang menjadi acuan kapasitas layanan (embarkasi, asrama, transportasi, layanan kesehatan). Sedangkan untuk dana kelolaan BPKH pada 2025 tercatat Rp171,64 triliun, yang diproyeksi meningkat.  Hal ini relevan untuk perencanaan pembiayaan operasional dan investasi infrastruktur haji. Data kuantitatif ini harus menjadi basis hitungan kebutuhan SDM, fasilitas, dan logistik pada 2026. 

 

Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, ia menyarankan tiga solusi strategis pendekatan yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk Jangka Pendek, Haeny mengusulkan perlunya ada Satgas Transisi Haji 2026 yang melibatkan personel gabungan dari Kemenag dan KHU. 

 

" Mekanisme secondment atau detasering yang berarti perpindahan sementara atau pembantuan  pegawai Kemenag yang berpengalaman ke KHU dapat dilakukan untuk menjaga kontinuitas operasional. Selain itu, KHU dapat mempertahankan kerjasama dengan PJH dan vendor yang terbukti teruji pada tahun-tahun sebelumnya untuk menghindari risiko ketidaksiapan penyedia layanan baru"  tegas Haeny.

 

Sedangkan  untuk jangka menengah, KHU harus fokus pada konsolidasi kelembagaan dengan melakukan percepatan rekruitmen SDM inti dan menyelenggarakan program pelatihan intensif yang bekerja sama dengan Kemenag dan lembaga pelatihan pemerintah.