Jakarta – Komisi VIII DPR RI kembali menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI membahas program dan anggaran tahun 2025, serta rencana program dan anggaran tahun 2026.

Rapat tersebut difokuskan pada dua direktorat utama di bawah Kemenag, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dalam rapat itu, anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan, terutama bagi madrasah di seluruh Indonesia mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).

Aprozi menilai, Kemenag jangan hanya berfokus pada pengembangan universitas keagamaan seperti UIN dan IAIN yang sudah memiliki sumber pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, madrasah di daerah masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal sarana dan prasarana belajar.

“Jangan hanya terpaku pada fasilitas di UIN dan IAIN yang punya dana dari BLU, sementara MI, MTs, dan MA hanya mengandalkan APBN. Madrasah di daerah juga butuh dukungan fasilitas agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” ujar Aprozi Alam dalam rapat tersebut. 

Politisi Golkar dari daerah pemilihan Lampung II itu berharap, perhatian terhadap madrasah bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat kualitas pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga menengah.

Ia menegaskan, pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan keagamaan menjadi kunci dalam mempersempit kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum.