Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Prof. H.A.M. Nurdin Halid menilai tahun 2026 sebagai momentum penting konsolidasi ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global dan tantangan struktural dalam negeri. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia dua tahun terakhir relatif stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi terjaga.

Stabilitas tersebut mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter berjalan efektif menjaga daya beli masyarakat. Namun, persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, ketergantungan impor, serta kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan serius.

Dari sisi global, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan berada di bawah 3 persen hingga 2026 akibat suku bunga tinggi, konflik geopolitik, dan fragmentasi perdagangan. Kondisi tersebut berdampak pada fluktuasi nilai tukar, arus modal, serta permintaan ekspor Indonesia.

Menurut Nurdin Halid, Indonesia masih berpeluang tumbuh di kisaran 5,1–5,3 persen pada 2026. Proyeksi tersebut berisiko turun di bawah 5 persen apabila strategi penguatan ekonomi domestik dan sektor produktif tidak berjalan efektif. Kondisi ini berpotensi menghambat target pertumbuhan 8 persen pada 2028 sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045.

“Oleh karena itu, momentum 2026 harus bisa dimanfaatkan bukan sekadar menjaga stabilitas, tetapi sebagai titik balik membangun ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar kuat pada nilai Ekonomi Pancasila,” kata Nurdin Halid dalam keterangannya, Rabu, (31/12/25).

Nurdin Halid menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen menjalankan Visi Asta Cita berlandaskan Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

“Ekonomi Pancasila berdasarkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya adalah modal utama dan kekuatan jatidiri Indonesia yang pluralistik dan kaya sumber daya alam. Dan, kita bersyukur bahwa sejak awal dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Visi Besar Asta Cita akan dijalankan dan diwujudkan dengan berpedoman pada Ekonomi Pancasila dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai patokan dasar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurdin Halid memaparkan empat strategi utama. Pertama, penguatan Koperasi Merah Putih sebagai sistem dasar ekonomi rakyat melalui pembentukan 82 ribu koperasi. Kedua, pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset strategis dan memperkuat ketahanan pangan, energi, serta ekonomi hijau.

Ketiga, perluasan hilirisasi sumber daya alam hingga 28 komoditas lintas sektor guna meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja. Keempat, kolaborasi Koperasi Merah Putih dan Danantara dalam pembiayaan, distribusi, serta pembangunan gerai ekonomi desa.

Ia menegaskan Ekonomi Pancasila tetap relevan sebagai jalan tengah pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan harus berjalan seiring pemerataan, koperasi dan UMKM ditempatkan sebagai pilar utama, serta negara hadir melalui BUMN menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi.

Sebagai penutup, Nurdin Halid menekankan tahun 2026 sebagai fase konsolidasi menyeluruh sistem, kelembagaan, dan strategi ekonomi nasional, agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.