Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono menyambut baik upaya Kementerian Luar Negeri dalam melindungi WNI di Iran. Tercatat, sebanyak 386 WNI di Iran saat ini berada dalam kondisi aman. 

Menurut Dave, keselamatan warga negara Indonesia (WNI) selalu menjadi prioritas utama. "Kami mendukung langkah-langkah pemerintah yang mengedepankan perlindungan WNI, keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama," kata Dave yang dikutip dari RRI, Sabtu, (17/1/26).

Kendati demikian, jika situasi di lapangan menunjukan eskalasi yang berpotensi membahayakan, maka pemerintah akan bertindak tegas. Salah satunya dengan mengeluarkan opsi evakuasi terhadap seluruh WNI di Iran. 

Menurutnya, semua langkah akan dilakukan melalui koordinasi penuh antara pemerintah pusat dan perwakilan Republik Indonesia di Iran. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan WNI.

"Opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh. Kordinasi ini melibatkan antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran," tegasnya. 

Dave mengatakan bahwa posisi pemerintah saat ini menekankan pentingnya sikap hati-hati dan diplomatis. Salah satunya dengan menjaga hubungan diplomatik yang baik, serta tetap berpegang pada prinsip non-intervensi. 

"Intinya, Indonesia harus bersikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional. Namun tetap diplomatis dalam menyikapi dinamika politik di negara lain," ujarnya. 

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan warga negara Indonesia (WNI) di Iran dalam kondisi aman sampai saat ini. Kemlu menyebut para WNI tak terdampak demonstrasi di Iran.

"Dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini dilaporkan KBRI Tehran, mereka (WNI) dalam kondisi aman. Tidak terdampak oleh demonstrasi yang berlangsung, mayoritas merupakan pelajar," kata Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl dalam keterangan pers, sabtu, (17/1/26).

Pihaknya memastikan, KBRI Tehran terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Ia mengakui sempat terjadi kendala komunikasi akibat pembatasan internet yang diberlakukan oleh pemerintah Iran.

"KBRI terus berkomunikasi dengan para WNI tersebut. Meskipun sempat ada kendala komunikasi reguler akibat pembatasan internet, sejak 12 Januari 2026," ujarnya.