Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai
Golkar, Ilham Permana menilai bahwa peningkatan daya saing industri nasional harus menjadi agenda strategis pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Ia menegaskan perlunya penguatan arah kebijakan industrialisasi nasional serta sinkronisasi regulasi lintas kementerian dan lembaga.

“Fraksi Partai Golkar menilai bahwa peningkatan daya saing industri nasional harus ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang,” kata Ilham dalam Rapat Panja Daya Saing Industri Kementerian Perindustrian di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (3/2/25).

Menurutmya, kebijakan industrialisasi, penguatan sektor manufaktur, serta strategi hilirisasi yang dijalankan pemerintah merupakan fondasi utama dalam menciptakan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.

Ilham juga menekankan pentingnya konsistensi dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar tidak menimbulkan disharmoni regulasi yang berpotensi menurunkan daya saing industri. Fraksi Partai Golkar, lanjutnya, mendorong dukungan tegas terhadap implementasi Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) yang digagas Kementerian Perindustrian.

“SBIN dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat struktur industri nasional melalui peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi, standardisasi produk, serta pengembangan industri hijau yang berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menilai SBIN tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya saing produksi industri nasional, tetapi juga berfungsi melindungi pasar domestik dari produk impor yang tidak memenuhi standar. Ia juga menyebut strategi tersebut merupakan implementasi nyata agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Terkait kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), ia mendorong penyempurnaan implementasi melalui pendekatan yang adaptif, bertahap, dan realistis. Ia menilai evaluasi kebijakan TKDN perlu mempertimbangkan kesiapan industri nasional, ketersediaan bahan baku, penguasaan teknologi, serta iklim investasi.

“TKDN harus tetap menjadi instrumen strategis dalam penguatan industri dalam negeri, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi riil industri agar tujuan peningkatan daya saing nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan,” ungkapnya

Dalam aspek biaya produksi, ia menyoroti pentingnya harga dan pasokan energi sebagai faktor utama yang menentukan daya saing industri nasional. Ia mendorong penguatan posisi Kementerian Perindustrian dalam merumuskan kebijakan harga gas, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) industri yang kompetitif secara regional serta menjamin kepastian pasokan, khususnya bagi industri padat karya dan industri strategis.

Selain itu, Ilham mengungkapkan bahwa  bersama Fraksi Partai Golkar, Ia mendorong penguatan pengamanan pasar domestik melalui instrumen perdagangan yang terukur dan berbasis data. Ia menilai derasnya arus barang impor, baik legal maupun ilegal, harus diantisipasi melalui penguatan fungsi kepabeanan dan pengawasan di pintu masuk impor.

Lebih lanjut, Ilham juga mendukung penerapan bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk anti-dumping secara selektif dan tepat sasaran, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi, sektor ritel, serta keberlangsungan usaha dan tenaga kerja