Bambang Heri Purnama Dorong Peningkatan Status Lanal Banjarmasin Jadi Tipe A

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Heri Purnama pastikan status Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin menjadi Tipe A. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya di Komisi I DPR RI terus mendorong ke arah tersebut hingga menghadap Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana TNI Dr Muhammad Ali.

Adapun peningkatan status menjadi Tipe A untuk memperkuat dukungan operasi laut dan pengamanan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) pada umunya.

“Peningkatan tipe ini bertujuan memaksimalkan peran pangkalan dalam mendukung tugas TNI AL di wilayah perairan yang semakin strategis. Kita pastikan untuk peningkatan status ini dan saya juga sudah menghadap KASAL bicarakannya,” kata Bambang Heri Purnama kepada wartawan disela Halal Bihalal Idul Fitri di kediamannya di Banjarmasin, Minggu (29/3/26).

Ia menyebutkan bahwa kenaikan dari Tipe B ke Tipe A mencakup peningkatan fasilitas dan personil, yang memungkinkan Lanal Banjarmasin memberikan dukungan operasi laut yang lebih besar.

Peningkatan status ini dinilai krusial mengingat peran strategis Lanal Banjarmasin dalam memantau wilayah alur laut dan meningkatkan pengawasan di sektor maritim.

Diketahui bahwa wacana tersebut menguat pada awal tahun 2026, bersamaan dengan pengecekan kesiapan pengamanan wilayah oleh DPR RI.

Lanal Banjarmasin sendiri saat ini dipimpin oleh perwira dengan pangkat Kolonel, dan peningkatan ke Tipe A akan memperkuat komando serta jangkauan operasionalnya.

Inti semuanya dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan laut di Kalsel, sekaligus menjaga keamanan wilayah perairan yang dikenal sebagai daerah “seribu sungai”.

Dalam mendukung peningkatan itu, dalam resesnya ke Lanal Banjarmasin, Bambang membahas sejumlah hal, mulai dari kesiapan personel, kesejahteraan prajurit hingga kebutuhan alat utama sistem persenjataan.

Disamping peningkatan status pangkalan, ia juga menyoroti kebutuhan kapal patroli yang mampu beroperasi hingga ke laut lepas untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan.