Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mujakkir Zuhri berharap implementasi work from home (WFH) dalam rangka penghematan energi dapat dipantau ketat. Sehingga, aparatus sipil negara (ASN) dan sektor swasta yang menerapkan kerja dari rumah tersebut dapat tetap produktif.

"WFH harus di awasi dan kontrol dengan baik agar tidak dianggap liburan tapi ASN maupun sektor swasta tetap produktif," kata Mujakkir melalui keterangan tertulisnya, Kamis, (2/4/26). 

ia menyebutkan bahwa implemetasi WFH sebenarnya tidak menjadi persoalan. Sebab pergerakan pegawai bisa dipantau menggunakan aplikasi.

"Secara teknis swvenarnya pergerakan orang bisa dipantau dengan aplikasi. Itu bisa mengurangi penyalahgunaan hari WFH sebagai hari libur," jelasnya. 

Menurut Mujakkir, tidak ada masalah hari apa pun yang diputuskan pemerintah untuk WFH. Sebab esensi WFH adalah bekerja, bukan liburan.

"Tidak ada masalah WFH hari apa saja. Toh mereka kan bekerja dan  pergerakan orang tetap bisa dipantau dengan teknologi. Sekali lagi WFH ini bukan libur tapi mengerjakan tugas dan pekerjaan dari rumah," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemilihan hari Jumat didasarkan pada praktik yang sudah berjalan di sejumlah kementerian.

“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian sudah melaksanakan itu, kerja empat hari dalam satu minggu dengan aplikasi. Ini pasca-dari COVID kemarin,” kata Airlangga. 

Selain itu, Airlangga menilai hari Jumat memiliki beban kerja yang relatif lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya.

“Kami pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh hari Senin sampai Kamis,” ucapnya.

Meski kebijakan WFH diterapkan, Airlangga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.