Jakarta - Belum adanya skema jaminan kesehatan yang spesifik bagi pekerja fleksibel dan freelance menjadi perhatian tersendiri dalam sistem perlindungan sosial. Ranny Fahd Arafiq mengatakan saat ini diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran agar kelompok pekerja ini tidak tertinggal dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.

Ranny melihat bahwa selama ini sistem jaminan kesehatan masih lebih banyak dirancang untuk pekerja formal, sehingga belum sepenuhnya menjangkau pekerja dengan pola kerja yang tidak tetap. Kondisi ini dinilai perlu segera direspons melalui skema yang lebih fleksibel, baik dari sisi pendaftaran, iuran, maupun mekanisme kepesertaan, agar dapat menyesuaikan dengan karakteristik pekerja fleksibel dan freelance.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberadaan skema yang inklusif menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan kesehatan dan juga untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya perlindungan yang jelas, pekerja fleksibel dan freelance diharapkan dapat tetap produktif tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap risiko kesehatan.

ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan yang disusun mampu menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal dan ekonomi digital. Hal ini dinilai penting mengingat jumlah pekerja fleksibel dan freelance yang terus meningkat seiring dengan perkembangan dunia kerja.

Ranny Fahd Arafiq menegaskan bahwa perlindungan kesehatan bagi pekerja fleksibel dan freelance perlu menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam sistem jaminan sosial. Ia menilai bahwa langkah ini penting untuk memastikan seluruh pekerja memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan.