Bandar Lampung — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rycko Menoza, menekankan bahwa sektor pariwisata tidak bisa berkembang secara terpisah tanpa dukungan sektor lain, khususnya infrastruktur dan transportasi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antar kementerian untuk memaksimalkan potensi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rycko kepada Parlementaria setelah mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (23/4/26). Ia menilai forum tersebut menjadi kesempatan strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait.
“Hari ini kita bisa langsung mempertemukan stakeholder terkait, baik dari sektor perindustrian, UMKM, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Harapannya, berbagai persoalan dan hambatan yang selama ini ada di daerah dapat tersampaikan secara langsung," kata Rycko.
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut harus menghasilkan tindak lanjut nyata, bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar berbagai kendala bisa segera ditangani.
“Yang lebih penting adalah keberlanjutannya. Kita harapkan para pihak yang hadir, baik dari kementerian maupun daerah, bisa saling terhubung dan berkoordinasi sehingga persoalan di daerah bisa cepat sampai ke pusat dan dicarikan solusi," jelasnya.
Dalam konteks pengembangan pariwisata di Lampung, Rycko kembali menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam meningkatkan akses dan konektivitas menuju destinasi wisata.
“Kalau bicara pariwisata, tidak bisa hanya fokus pada destinasi saja. Aksesibilitas sangat penting, mulai dari jalan, transportasi, hingga rambu-rambu menuju lokasi wisata. Ini membutuhkan sinergi antar kementerian, bukan hanya satu sektor saja, koordinasi lintas sektor ini harus diperkuat agar potensi pariwisata di Lampung dapat berkembang optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," ungkapnya.
Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyinggung kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi tekanan akibat berbagai faktor, termasuk konflik geopolitik internasional. Dampak dari situasi ini, menurutnya, turut dirasakan oleh pelaku usaha di dalam negeri, khususnya sektor UMKM.
“Kita memahami kondisi ekonomi global sedang tidak mudah. Karena itu, kami berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat yang memberikan keringanan atau dispensasi bagi pelaku UMKM, terutama yang bergantung pada energi seperti LPG dan gas," ujar politisi dapil Lampung I.
Selain itu, Rycko juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif tambahan bagi UMKM, di luar program Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna membantu mereka tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi yang ada. "Kita harapkan ada penyesuaian atau insentif khusus agar UMKM bisa tetap bertahan dan berkembang," pungkasnya.