Pembahasan RUU Pemilu: Wacana Parliamentary Threshold hingga DPRD Jadi Sorotan

“Idealnya ada perbedaan, misalnya sekitar satu persen antarlevel. Namun, angka pastinya tentu akan menjadi bagian dari kesepakatan politik dalam pembahasan RUU,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan efisiensi, termasuk dalam hal biaya politik di daerah, serta mengurangi potensi transaksi politik.

“Dengan konsolidasi partai yang lebih baik, kita berharap praktik-praktik politik yang tidak sehat dapat diminimalkan,” tutupnya.

Perdebatan mengenai perluasan Parliamentary Threshold ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RUU Pemilu, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap peta politik nasional, khususnya bagi partai-partai kecil di tingkat daerah.