Atasi Tumpang Tindih Aturan, Firman Soebagyo Dorong UU Lex Specialis Sawit

Firman menerangkan bahwa konsep lex specialis merupakan perangkat hukum khusus yang mampu mengesampingkan aturan umum ketika terjadi benturan. Dalam konteks industri sawit, UU ini diharapkan menjadi landasan utama yang menyatukan kebijakan dari hulu hingga hilir, sehingga berbagai regulasi teknis yang selama ini bertabrakan dapat diselaraskan.

“Harus ada satu undang-undang, satu otoritas, dan satu arah kebijakan. Kita perlu membentuk badan otorita sawit nasional yang memiliki kewenangan penuh, mulai dari perizinan, hilirisasi, hingga penguatan ekspor dan energi,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.

Lebih lanjut, politisi senior dari Partai Golkar ini menekankan pentingnya jaminan kepastian hukum jangka panjang, khususnya bagi petani. Ia menggarisbawahi masih banyaknya lahan sawit yang statusnya tidak jelas akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan, yang berujung pada kriminalisasi petani. Menurutnya, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap para petani yang selama ini berkontribusi besar.

“UU ini harus memberikan kepastian hukum hingga puluhan tahun ke depan. Lahan yang sudah dikelola masyarakat secara sah harus mendapatkan pengakuan. Kita tidak boleh membiarkan petani terus hidup dalam ketidakpastian,” tegasnya.

Firman juga menilai bahwa kehadiran UU lex specialis akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan global, termasuk kebijakan diskriminatif seperti regulasi deforestasi Uni Eropa. Dengan dasar hukum yang kuat, standar nasional seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) akan memiliki daya tawar lebih tinggi di kancah internasional, bukan sekadar bersifat sukarela.

“Kalau standar kita dituangkan dalam undang-undang, maka itu menjadi representasi kedaulatan negara. Ini penting untuk menghadapi tekanan global yang seringkali tidak adil terhadap komoditas kita,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.

Dalam aspek ekonomi, Firman mendorong agar regulasi tersebut juga mengatur kewajiban industri untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak, serta memastikan pemanfaatan dana sawit benar-benar berpihak kepada petani. Selama ini, posisi tawar petani dinilai masih lemah dibandingkan pelaku usaha besar.