Atasi Tumpang Tindih Aturan, Firman Soebagyo Dorong UU Lex Specialis Sawit

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai pembentukan Undang-Undang (UU) lex specialis untuk sektor perkelapasawitan sebagai langkah yang sangat mendesak. Hal ini diperlukan guna memperbaiki tata kelola industri sawit nasional yang selama ini dinilai sarat tumpang tindih regulasi dan kekurangan kepastian hukum. Kebutuhan tersebut semakin penting mengingat peran sawit yang kini menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

Firman menjelaskan bahwa industri kelapa sawit telah berkembang melampaui sekadar komoditas biasa. Dengan kontribusi devisa yang mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun, keterlibatan dalam program energi seperti biodiesel, serta kemampuan menyerap jutaan tenaga kerja, sektor ini telah menjadi fondasi penting ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pengaturannya tidak lagi cukup hanya melalui kebijakan teknis sektoral yang mudah berubah.

“Kelapa sawit sudah menjadi komoditas strategis negara. Kontribusinya terhadap devisa, energi, dan lapangan kerja sangat besar. Maka pengaturannya harus setingkat undang-undang, bukan lagi bergantung pada regulasi teknis yang mudah berubah,” tegas Firman dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu, (6/5/26).

Ia menyoroti persoalan utama yang selama ini membayangi industri sawit, yakni tumpang tindih aturan akibat ego sektoral antar kementerian. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga berdampak negatif pada petani kecil yang kerap menjadi pihak paling dirugikan akibat konflik kewenangan.

Menurutnya, pengelolaan sawit saat ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang saling beririsan. Dampaknya adalah proses perizinan yang berbelit, ketidakpastian hukum, hingga konflik di lapangan. Bahkan, tidak sedikit petani swadaya yang terseret masalah hukum karena lahan mereka tiba-tiba masuk dalam klaim kawasan hutan.

“Selama ini kita menghadapi ego sektoral. Satu urusan bisa melibatkan banyak kementerian, dan itu memperlambat pengambilan keputusan. Dengan UU lex specialis, kita bisa satukan tata kelola dalam satu komando yang jelas,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.