Fraksi Golkar DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Tata Kelola BUMD, Desak Evaluasi Menyeluruh

Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi melakukan pembiaran terhadap kinerja BUMD yang dinilai minim pencapaian. Mereka mendorong Gubernur Jawa Timur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk menuntaskan persoalan tata kelola BUMD paling lambat akhir 2026.

"Apabila BUMD tidak memberikan manfaat sesuai tujuan berdirinya, dan bahkan menjadi beban berlanjut pada belanja APBD, maka BUMD tersebut layak ditinjau dan disolusi agar lebih produktif," tegas Freddy.

Sebagai tindak lanjut, Fraksi Golkar memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Pansus akan dilakukan secara berkala melalui Komisi C DPRD Jatim guna menjaga aset daerah dan kepentingan masyarakat Jawa Timur.