Kunjungi Bawaslu Sulsel, Taufan Pawe Soroti Penguatan Kewenangan Bawaslu Lewat Revisi UU Pemilu

Jakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, di Kantor Sekretariat Bawaslu Sulsel, Kamis (7/5/26). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan regulasi pemilu, tantangan sumber daya manusia, hingga penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Ia menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dan pandangan baru demi mendorong perbaikan kelembagaan.

Dalam kesempatan itu, Taufan Pawe menyoroti meningkatnya tantangan yang akan dihadapi pengawas pemilu seiring tumbuhnya kesadaran politik masyarakat. Menurutnya, Bawaslu harus mampu mengambil peran utama dalam mencegah sengketa pemilu agar tidak berlanjut hingga Mahkamah Konstitusi.

"Institusi Bawaslu ini tidak ada apa-apanya tanpa perangkat sekretariat. Saya analogikan, sekretariat adalah paduan suara dan pimpinan adalah dirijennya. Harmonisasi keduanya sangat menentukan keberhasilan pengawasan," ujar Taufan.

Mantan Wali Kota Parepare dua periode itu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi dan eksistensi Bawaslu di tingkat nasional.

"Saya memiliki semangat yang jangan diragukan untuk eksistensi Bawaslu itu sendiri. Kunjungan saya memang untuk memotret kondisi terupdate jajaran, SDM, sekaligus seluruh capaian yang ada," tambahnya.

Dalam pemaparannya, Taufan menekankan pentingnya reformasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menilai Bawaslu perlu diberikan kewenangan penindakan yang lebih kuat, termasuk dalam pengawasan kampanye digital.

"Pertama, kita butuh penguatan regulasi melalui revisi UU Pemilu yang memberikan kewenangan penindakan lebih kuat kepada Bawaslu, termasuk bagaimana mengatur pengawasan kampanye digital secara komprehensif," jelas Taufan.

Ia juga menyoroti perlunya pembenahan Sentra Gakkumdu agar koordinasi penanganan pelanggaran pemilu menjadi lebih efektif.