Kunjungi Bawaslu Sulsel, Taufan Pawe Soroti Penguatan Kewenangan Bawaslu Lewat Revisi UU Pemilu

"Kedua, perlu mendesain ulang Sentra Gakkumdu dengan menempatkan Bawaslu sebagai top leader. Tujuannya agar memiliki standar pembuktian yang jelas dan mengurangi konflik tafsir antar lembaga. Selain itu, penguatan pengawasan partisipatif harus didorong melalui sistem pelaporan berbasis teknologi untuk menekan politik uang."

Pada sesi diskusi, jajaran Bawaslu Sulsel menyampaikan sejumlah kendala teknis dan struktural di lapangan. Mardiana Rusli mengungkapkan masih terdapat delapan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang sedang menjalani proses peralihan status Satuan Kerja (Satker), namun mengalami kekurangan personel untuk mengisi posisi struktural.

Menanggapi persoalan tersebut, Taufan mengakui bahwa tantangan SDM menjadi persoalan nyata yang membutuhkan dukungan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah.

"Itu memang fakta. Untuk pengisian jabatan struktural tersebut, diperlukan komunikasi yang cukup efektif, karena belum tentu kepala daerah itu mengerti apa yang dibutuhkan Bawaslu," tegas Anggota Fraksi Golkar tersebut.

Selain persoalan SDM, sejumlah staf Bawaslu juga menyoroti hambatan dalam akses data pemilih serta masih maraknya pelanggaran netralitas ASN yang dinilai belum menimbulkan efek jera. Pihak sekretariat berharap program penguatan kapasitas kelembagaan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan menjelang tahapan Pemilu 2029.

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sosialisasi pendidikan politik di masyarakat sekaligus menjaga eksistensi dan integritas Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Sulawesi Selatan.