Jakarta, 29 Mei 2026_ – Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman menyoroti dua tantangan utama yang menghambat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas, yakni masalah legalitas usaha dan belum terintegrasinya data UMKM secara nasional.

 

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang berkontribusi 61-63% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun upaya digitalisasi dan peningkatan skala usaha UMKM tidak akan berdampak jika dua persoalan mendasar ini belum tuntas: legalitas yang belum lengkap dan data UMKM yang masih terfragmentasi,” tegas Gandung, Anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Legalitas Usaha Masih Jadi PR Besar 

Gandung mencatat masih banyak UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS-RBA, sertifikat halal, PIRT, hingga NPWP badan. Kondisi ini membuat UMKM sulit mengakses pembiayaan KUR, masuk rantai pasok BUMN, hingga mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.

 

“Bank dan lembaga pembiayaan butuh kepastian hukum. Marketplace dan BUMN butuh dokumen legal. Kalau legalitasnya belum beres, UMKM akan terus terjebak di level mikro,” jelas Gandung Pardiman.

 

Integrasi Data: Soal Keadilan bagi UMKM

Lebih lanjut, Gandung menjelaskan tantangan kedua adalah data UMKM yang tersebar lintas sektoral hingga platform marketplace. Ketidakterintegrasian ini menyebabkan program bantuan pemerintah tidak tepat sasaran dan UMKM harus berulang kali memasukkan data yang sama.

 

“Ini membuat pemerintah sendiri kewalahan memberikan stimulus kepada UMKM yang mau dibantu atau dibesarkan. Integrasi data bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan bagi pengusaha UMKM,” tegasnya.

 

Gandung, selaku anggota Komisi VII menegaskan komitmennya mengawal agar ekosistem digital yang sehat berjalan beriringan dengan perlindungan dan kepastian usaha bagi UMKM. 

 

“Digitalisasi, legalitas, dan data terintegrasi adalah kunci agar UMKM bisa naik kelas,” tutup Gandung Pardiman (29/5/2026).