Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, H. Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Tahun 2027–2045.

Pernyataan tersebut disampaikan Ijeck saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045 yang berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (3/6/26).

Dalam pemaparannya, Ijeck menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Tapanuli Utara. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut memiliki arti penting sebagai landasan pembangunan jangka panjang yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.

“Perda Rencana Induk ini juga diharapkan nantinya menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dan berpotensi diadopsi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Daerah tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi berfungsi sebagai arah dan pedoman utama pembangunan daerah hingga tahun 2045.

Menurutnya, RIPD disusun untuk mendukung terwujudnya visi besar “Tapanuli Utara Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan” melalui pelaksanaan pembangunan yang terencana, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Forum diskusi tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Hadir dalam kegiatan itu antara lain Anggota Komisi V DPR RI H. Musa Rajekshah, Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum sekaligus Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol. Wahyu Bintono Haribawono, S.I.K., S.H., M.H., Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum RI Dr. Adenan Rasyid, S.T., M.T., perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., unsur Forkopimda, DPRD, serta perwakilan masyarakat dan dunia usaha.

FGD ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.