Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menekankan bahwa pembahasan mengenai batas usia pensiun anggota Polri perlu memperhatikan besarnya investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Menurutnya, proses pendidikan dan pelatihan yang panjang menjadikan setiap personel Polri sebagai aset strategis yang bernilai tinggi bagi institusi.

Ia menjelaskan, profesi kepolisian merupakan pekerjaan yang bersifat teknis dan membutuhkan kompetensi khusus sesuai bidang tugas masing-masing. Karena itu, setiap anggota Polri harus melalui berbagai tahapan pendidikan, pelatihan, serta uji kompetensi secara berkelanjutan sepanjang masa pengabdiannya, mulai dari jenjang dasar hingga tingkat kepemimpinan.

“Setiap pendidikan (anggota Polri) itu, kan negara mengeluarkan biaya yang sangat besar,” kata Soedeson dalam Rapat Panja Perubahan RUU tentang Polri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/26).

Menurutnya, investasi negara tersebut tidak hanya mencakup pembiayaan pendidikan, tetapi juga waktu dan berbagai sumber daya yang dialokasikan untuk mencetak personel kepolisian yang profesional dan berkompeten. Ia menambahkan bahwa pada setiap jenjang kepangkatan terdapat program pendidikan lanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota.

Dalam kesempatan itu, Soedeson juga menyoroti potensi kerugian apabila anggota Polri harus memasuki masa pensiun ketika pengalaman serta kompetensinya telah mencapai tingkat kematangan tertinggi. Ia menilai, kemampuan yang telah dibangun selama bertahun-tahun masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian maupun penguatan organisasi.

“Nah, pada waktu mereka berada di puncak itu, kemudian mereka disuruh pensiun. Negara rugi,” tegasnya.

Kendati demikian, Soedeson mengingatkan bahwa pembahasan mengenai usia pensiun harus tetap mempertimbangkan faktor kesehatan. Menurutnya, tugas-tugas kepolisian menuntut kondisi fisik yang prima karena berkaitan erat dengan pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Polisi itu harus sehat. Karena kalau di dalam pemeriksaan itu, pertanyaan pertama kepada masyarakat itu, apakah Anda sehat? Jadi aneh juga kalau yang bertanya tidak sehat, menanyakan orang,” pungkasnya.