Jakarta – Evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dinilai
tidak cukup hanya berfokus pada penyempurnaan sistem seleksi. Proses evaluasi juga perlu dimanfaatkan untuk meninjau kembali keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia, terutama terkait masih rendahnya minat masyarakat terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) dibandingkan perguruan tinggi negeri (PTN).

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI bersama para pakar pendidikan tinggi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/26).

Menurut Ferdiansyah, tingginya animo calon mahasiswa untuk masuk PTN setiap tahun seharusnya menjadi bahan evaluasi yang lebih menyeluruh. Pemerintah, kata dia, perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan PTS belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama yang harus dijawab bukan sekadar tingginya persaingan masuk PTN, melainkan bagaimana meningkatkan daya saing dan daya tarik PTS agar mampu menjadi alternatif yang sama kuatnya bagi calon mahasiswa.

“Yang harus dijawab adalah mengapa daya tarik PTS masih kurang dan bagaimana meningkatkan daya tarik itu. Kemudian mengapa PTS yang berkualitas jumlahnya masih terbatas dan bagaimana memperkuat kualitasnya,” ujar Ferdiansyah.

Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menilai perhatian pemerintah selama ini masih lebih banyak diarahkan kepada PTN, khususnya dalam aspek pendanaan. Di sisi lain, tidak sedikit PTS yang memiliki kualitas baik justru menghadapi tantangan dalam mengembangkan layanan pendidikan akibat keterbatasan dukungan anggaran.

Karena itu, ia memandang perlu adanya kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi. Penguatan dukungan kepada PTS dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas.

Ferdiansyah juga menyoroti keberadaan sejumlah PTS unggulan yang berada di sekitar kampus-kampus PTN ternama. Meski memiliki kualitas yang tidak kalah baik, menurutnya, banyak PTS masih belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional. Padahal, kontribusi PTS sangat besar dalam menampung mahasiswa dan mendukung peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa target perluasan akses pendidikan tinggi tidak dapat dicapai apabila hanya mengandalkan kapasitas PTN. Oleh sebab itu, PTS harus ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan kesempatan pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam penyusunan kebijakan penerimaan mahasiswa baru ke depan, Ferdiansyah berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas PTN, tetapi juga memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas serta daya saing PTS. Langkah tersebut diyakini dapat menghadirkan lebih banyak pilihan perguruan tinggi yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Ia pun berharap evaluasi pelaksanaan SPMB 2024–2025 beserta penyusunan rekomendasi untuk SPMB 2027 mampu melahirkan kebijakan yang lebih proporsional antara PTN dan PTS. Menurutnya, peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi nasional memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Kalau kita ingin memperluas akses pendidikan tinggi, maka PTS harus menjadi bagian penting dari solusi