Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa menekankan perlunya penguatan kapasitas logistik kebencanaan serta peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial saat meninjau Gudang Logistik Regional Timur Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Makassar, Rabu (24/6/26).

Dalam peninjauan tersebut, Erwin menilai keberadaan gudang logistik dengan fasilitas yang memadai perlu didukung oleh ketersediaan stok bantuan yang cukup. Menurutnya, kesiapan logistik menjadi faktor penting agar pemerintah dapat merespons secara cepat ketika bencana terjadi.

“Gudang ini dibangun dengan anggaran yang besar dan fasilitasnya sangat baik. Namun, stok logistik yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan kapasitas gudang yang ada. Karena itu, kami berharap anggaran Kementerian Sosial khususnya untuk bantuan sosial dan penanggulangan bencana, dapat diperkuat,” ujar Erwin.

Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III itu menjelaskan bahwa kebutuhan bantuan saat terjadi bencana tidak dapat diperkirakan. Oleh sebab itu, pemerintah harus selalu memastikan cadangan logistik tersedia sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.

“Bencana datang tanpa bisa diperkirakan yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respons pemerintah. Karena itu, ketersediaan stok bantuan menjadi sangat penting agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” katanya.

Selain meninjau kesiapan logistik, Erwin juga mengapresiasi pengembangan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang telah dibentuk di berbagai desa. Menurutnya, keberadaan satuan tugas kebencanaan di tingkat masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mendukung penyaluran bantuan secara lebih efektif ketika terjadi bencana.

“Satgas bencana di pedesaan sangat penting. Selain meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat, keberadaan mereka juga membantu memastikan distribusi bantuan berjalan lebih cepat, profesional, dan akuntabel,” jelasnya.

Erwin menambahkan, akuntabilitas dalam penyaluran bantuan harus menjadi perhatian utama agar seluruh proses distribusi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Menurutnya, administrasi dan pelaporan yang tertib akan mendukung keberlanjutan program bantuan pemerintah.

“Jangan sampai bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana tidak memiliki pelaporan yang baik. Hal seperti ini bisa menjadi temuan audit dan pada akhirnya menyulitkan pemerintah dalam menjalankan program bantuan di masa mendatang,” tegas Erwin.

Pada kesempatan yang sama, Erwin turut menyoroti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang sedang berlangsung. Ia berharap proses pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dapat terdata secara akurat.

“Sensus dan pendataan masyarakat harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata. Data yang akurat menjadi kunci agar program bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Gudang Logistik Regional Timur di Makassar merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana. Melalui penguatan kapasitas logistik, peningkatan akuntabilitas penyaluran bantuan, serta penyempurnaan basis data penerima bantuan sosial, diharapkan sistem perlindungan sosial nasional semakin efektif, responsif, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.