Kabargolkar.com - Legislator Golkar Darul Siska mengatakan, transfer pengetahuan teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, persoalan itu muncul karena adanya kendala bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum tersedia dengan optimal.

Anggota Komisi IX DPR ini menilai, kendala ini akan menjadi tantangan besar untuk pemerintah pusat dan daerah, dalam mengatasi persoalan WNA (Warga Negara Asing) yang bekerja di Indonesia.

"Kemudian sinergisitas di tingkat pemerintah daerah dengan dinas tenaga kerja dengan perusahaan ini juga masih perlu ditingkatkan umpamanya ada fasilitas yang mau diberikan oleh pihak-pihak investor perusahaan pada anak-anak muda kita di Morowali tetapi yang mau dilatih orangnya belum cukup umpamanya dibutuhkan 1000 mencari 1000-nya susah saya kira ini masalah," kata Darul Siska dalam keterangan persnya, Selasa (4/10/2022).

Tak sampai disitu, Darul Siska juga menyoroti permasalah pendataan kependudukan, yang sudah bekerja namun masih belum sesuai antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten.

"Saat ini masih ada tingkat pengangguran yang tinggi (contohnya di Morowali), yang mana sebenarnya memang disebabkan oleh peralihan status kependudukan. Dimana pendatang kemudian di data sebagai orang yang menganggur kemudian dipindah ke tempat lain sudah bekerja," ungkap Darul Siska.

"Akurasi datanya tidak diperbarui setiap saat sehingga ada kesan investasinya sudah makin besar tetapi tingkat penganggurannya juga makin tinggi," sambungnya.

Oleh sebab itu, Darul Siska menegaskan, persoalan Ini yang harus segera diselesaikan dengan akurasi data valid.

"Kemudian sinergisitas antar kelembagaan ini agar mempunyai informasi yang sama. Kami dari DPR melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk kita sampaikan kepada kementerian tenaga kerja, soal BLK, soal tenaga pengawas kemudian juga fasilitas operasional untuk pengawasan di sana," tutup Darul Siska.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9/2022), untuk membicarakan persoalan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di daerah tersebut.

Komisi IX DPR menilai perlunya pembentukan satgas pengawasan tenaga kerja asing agar informasi terkait jumlah dan status TKA di Indonesia dapat diketahui.