memperhatikan konstitusi, pembagian kewenangan antar lembaga negara, serta implementasinya agar revisi UU HAM tidak hanya menjadi penyempurnaan norma, tetapi benar-benar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan yang efektif, dan keadilan bagi seluruh masyarakat," tegas Dewi.

Ia berharap berbagai masukan yang berkembang dalam dialog bersama DPN PERMAHI dapat menjadi kontribusi konstruktif dalam penyusunan RUU HAM, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.