Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mengusulkan perubahan pendekatan dalam pembangunan sektor pariwisata nasional. Menurutnya, keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak lagi cukup diukur dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi harus dilihat dari besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan daerah dan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama jajaran Kementerian Pariwisata, Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Badan Pengelola Otorita Borobudur, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), serta PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai indikator keberhasilan pembangunan pariwisata perlu bergeser dari aspek kuantitas menuju kualitas. Ia berpandangan bahwa kontribusi ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata harus menjadi ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata maupun Badan Otorita Pariwisata (BOP).

“Jangan lagi kita menilai dari angka jumlah wisatawan, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkan yang harus kita kejar," ujarnya.

Untuk mendukung perubahan tersebut, Ilham mengusulkan agar pemerintah menerapkan indikator evaluasi yang lebih menyeluruh. Beberapa parameter yang dinilai penting antara lain lama tinggal wisatawan (length of stay), rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hingga jumlah lapangan kerja yang tercipta dari aktivitas pariwisata.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III itu juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara nilai komitmen investasi dan realisasi investasi di sejumlah KEK Pariwisata. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai faktor-faktor yang menyebabkan investasi belum terealisasi secara optimal, sehingga evaluasi pembangunan kawasan tidak hanya bertumpu pada besarnya komitmen investasi.

Selain itu, Ilham memberi perhatian terhadap perkembangan KEK Lido di Kabupaten Bogor yang dinilai belum menunjukkan hasil sesuai target. Ia menilai perlu adanya mekanisme evaluasi yang jelas terhadap pengelolaan kawasan apabila realisasi investasi maupun pembangunan tidak berjalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan.

Di akhir penyampaiannya, Ilham mengingatkan agar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang selama ini digaungkan pemerintah diwujudkan melalui kebijakan dan program yang konkret. Menurutnya, keberlanjutan sektor pariwisata harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap konsep keberlanjutan ini tidak hanya menjadi narasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.