Kabar Golkar

Fraksi Golkar DPR RI Dorong Solusi Akses Bendungan Lahor, Keselamatan Tetap Jadi Prioritas

Oleh · · Kabar Parlemen

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji, didampingi Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady, menerima audiensi Direktur Utama Perum Jasa Tirta I di Jakarta.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji, didampingi Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady, menerima audiensi Direktur Utama Perum Jasa Tirta I di Jakarta.

Menurut Fahmi, proses evaluasi tersebut perlu dilakukan secara serius setelah ditemukan sejumlah titik keretakan pada struktur bendungan.

"Seiring usia, kekuatannya melemah. Konstruksi dan material saat dibangun tidak sebagus dan secanggih saat ini," ujar Fahmi.

Fahmi menjelaskan, Perum Jasa Tirta I saat ini juga memasang sejumlah instrumen pemantauan untuk mendukung proses peninjauan kondisi bendungan. Karena itu, area bendungan untuk sementara perlu dibebaskan dari lalu lintas kendaraan bermotor agar proses pemasangan maupun pembacaan instrumen tidak terganggu.

Upaya tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan Bendungan Lahor agar tetap dapat beroperasi dalam jangka panjang. Selain menjadi bagian dari sistem irigasi, bendungan tersebut memiliki fungsi penting dalam pengendalian banjir, pembangkit listrik, dan penyimpanan air.

Fahmi juga menyinggung adanya informasi yang dinilai tidak akurat terkait kebijakan penutupan akses. Informasi tersebut, menurutnya, turut disebarkan oleh sejumlah pihak, termasuk pelaku usaha di wilayah Blitar dan Malang, yang kemudian mendorong massa melakukan aksi pembongkaran penutupan jalan.

Meski demikian, Fahmi memastikan Perum Jasa Tirta I tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang aktivitas ekonominya berada di sekitar kawasan Bendungan Lahor.

Dorong Skema Buka-Tutup

Sarmuji menilai komunikasi kepada masyarakat seharusnya dilakukan sejak awal sebelum pembatasan akses diterapkan. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami alasan keselamatan yang mendasari kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemerintah dan pengelola juga perlu menyiapkan pilihan alternatif agar masyarakat tidak menanggung dampak yang terlalu besar. Dampak penutupan jalan bukan hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk para pelajar yang menempuh pendidikan lintas wilayah Blitar-Malang.

Sarmuji menyambut positif opsi pembatasan waktu atau skema buka-tutup sebagai solusi sementara. Dalam skema tersebut, akses kendaraan dapat digunakan hingga pukul 22.00 WIB dan kembali dibuka pada pukul 04.00 WIB. Pengguna juga dikenakan tarif simbolis Rp1 melalui kartu uang elektronik.

Tag: FPG, Infrastruktur, Bendungan, Malang, Sarmuji, HamkaB.Kady