Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka B.
Kady meminta pemerintah memastikan seluruh program kerakyatan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan anggaran yang memadai dalam RAPBN 2027. Salah satu hal yang dinilai perlu mendapat perhatian adalah peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Hamka mengatakan penguatan TKD penting untuk membantu daerah yang saat ini menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar aktivitas ekonomi di daerah dapat terus bergerak dan berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Catatan kami untuk mendorong Pemerintah Pusat, utamanya nanti di dalam penyusunan RAPBN 2027, kita berharap ada tambahan-tambahan, ada peningkatan transfer ke daerah dibanding dengan tahun yang lalu," ujar Hamka B. Kady di sela-sela Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI jelang Pidato Kenegaraan Presiden-Rapat Paripurna RAPBN 2027 DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai peningkatan TKD menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Ia berharap kebijakan fiskal pusat dan daerah dapat berjalan selaras sehingga mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan berada di kisaran 5,8 hingga 6 persen pada 2027.

Selain mendorong peningkatan transfer ke daerah, Hamka meminta pemerintah lebih optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Ia melihat masih terdapat ketidakseimbangan antara inflow atau pemasukan dengan outflow atau pengeluaran dalam struktur APBN.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar tidak berdampak terhadap kelancaran pembangunan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Oleh karena itu, ke depan ini kita harus bersinergi baik-baik mengenai seluruh program-program yang masih bisa kita lanjutkan, yang mana bisa diefisienkan, yang mana yang untuk sementara bisa ditunda dulu," imbuhnya.

Terkait skema TKD, Hamka menjelaskan terdapat sejumlah instrumen pendanaan yang menjadi penopang fiskal pemerintah daerah. Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan DAU karena sebagian besar anggaran tersebut di daerah masih terserap untuk membiayai belanja pegawai, termasuk gaji, serta kebutuhan operasional pemerintahan. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan fisik menjadi terbatas.

Selain DAU, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga dinilai menjadi salah satu sumber penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.

"Dari situlah Pemerintah Daerah bisa bergerak untuk memperkuat fiskalnya. Karena ada daerah yang boleh dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rendah. Kalau PAD rendah mau ngapain, gaji pun saya enggak selesai-selesai," tandasnya.

Hamka menilai penguatan fiskal daerah harus menjadi bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan secara efektif untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat