Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Franciscus Sibarani, mendukung penguatan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat kelembagaan sekaligus memperluas akses layanan HAM kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sibarani dalam RDP Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM dalam pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027, Senin (31/8/26).

Sibarani menilai penguatan Kementerian HAM menjadi penting karena kementerian tersebut masih berada dalam tahap membangun fondasi kelembagaan, dengan cakupan pelayanan yang semakin luas hingga ke daerah.

“Kita sedang membangun kementerian baru dengan mandat yang sangat besar. Karena itu, penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan agar kehadiran negara dalam perlindungan HAM semakin dirasakan masyarakat,” ujar Sibarani.

Ia mengapresiasi peningkatan anggaran Program Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar 5,53 persen menjadi sekitar Rp248,09 miliar. Menurutnya, penguatan anggaran substantif tersebut harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, pengaduan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

“Ukuran keberhasilan Kementerian HAM bukan hanya seberapa kuat institusinya dibangun, tetapi seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan dan perlindungan ketika haknya membutuhkan perhatian negara,” katanya.

Sibarani juga mendorong agar penguatan kelembagaan Kementerian HAM semakin menjangkau daerah, termasuk Kalimantan Barat.

“HAM harus hadir sampai ke daerah. Masyarakat harus tahu ke mana menyampaikan pengaduan, mendapatkan informasi, dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan HAM,” pungkasnya.