Atalia Praratya Soroti Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo, Tekankan Perlindungan Anak dan Perempuan
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti insiden penggerebekan dan penyitaan barang di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Laban, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar menjalankan tugas secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, privasi, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Atalia menegaskan, penegakan hukum memang harus dilakukan untuk memastikan aturan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan kondisi pihak-pihak yang terdampak, terutama santriwati yang sebagian besar masih berusia di bawah umur. Prosedur yang tidak memperhatikan aspek tersebut dikhawatirkan menimbulkan tekanan psikologis dan trauma berkepanjangan.
"Menegakkan hukum itu penting, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara yang justru mengabaikan rasa aman dan kehormatan orang lain. Apalagi ketika yang dihadapi adalah perempuan. Jangan sampai tindakan yang terburu-buru justru meninggalkan luka dan trauma yang sebenarnya bisa dihindari," kata Atalia melalui pernyataan resmi yang dikutip di Jakarta, Minggu (1/11/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyoroti sejumlah aspek dalam pelaksanaan penggerebekan, termasuk waktu tindakan yang dilakukan pada dini hari ketika para santri masih beristirahat. Ia juga menaruh perhatian pada prosedur pemeriksaan yang dinilai perlu lebih mempertimbangkan kondisi psikologis anak.
Karena itu, Atalia mendorong kepolisian melakukan evaluasi terhadap prosedur penindakan di lingkungan pendidikan dan pesantren. Menurutnya, setiap tindakan penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional, sesuai ketentuan yang berlaku, serta tetap menghormati privasi dan hak pihak-pihak yang berada di lokasi.
Selain evaluasi prosedur, ia meminta kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pelaksanaan tindakan, barang-barang yang disita, serta hasil pemeriksaan perkara. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan proses hukum berjalan akuntabel sekaligus menghindari munculnya ketidakjelasan di tengah masyarakat.
Tag: Hukum, HAM, Pesantren, Sukoharjo, AtaliaPraratya