Agung Widyantoro Paparkan Transformasi Tata Kelola Guru dalam Konvensi Guru 2026

Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. H.Agung Widyantoro, S.H., M.Si., menghadiri Konvensi Guru Tahun 2026 yang diselenggarakan PGRI Koordinator Wilayah (Korwil) Karesidenan Pekalongan dalam rangka HUT PGRI ke-81 dan Hari Guru Nasional di Universitas Harkat Negeri, Tegal, Sabtu (14/11/26).

Dalam kegiatan tersebut, Agung Widyantoro menyampaikan materi bertajuk “Transformasi Tata Kelola Guru dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Paparan tersebut menyoroti pentingnya pembenahan regulasi dan tata kelola guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Agung Widyantoro yang merupakan Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah IX menjelaskan, Komisi X DPR RI berkomitmen mewujudkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Ia menerangkan bahwa revisi UU Sisdiknas masih berada pada tahap penyusunan rancangan undang-undang beserta naskah akademiknya. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang telah beberapa kali mengalami perubahan.

Menurut Agung, pembaruan regulasi pendidikan perlu dilakukan melalui pendekatan kodifikasi, yakni menggabungkan dan menyusun kembali berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bidang pendidikan ke dalam satu dokumen hukum yang sistematis dan terstruktur.

Sepuluh Agenda Penting Pembenahan Tata Kelola Guru

Dalam paparannya, Agung menguraikan sejumlah urgensi perubahan regulasi guru. Di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, kesetaraan hak guru negeri dan swasta, perlindungan hukum dan profesi, serta penguatan profesionalitas guru.

Selain itu, diperlukan penataan tata kelola guru secara nasional, termasuk perencanaan kebutuhan, pengangkatan, distribusi, pemindahan, hingga pengembangan karier. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru antardaerah dan memastikan kebutuhan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan terpenuhi.