Beniyanto Tamoreka Paparkan Kedudukan dan Kewenangan MPR RI dalam Sarasehan Kebangsaan di Luwuk Selatan
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
Jakarta - Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ir. H. Beniyanto Tamoreka, ST, memaparkan secara komprehensif kedudukan, wewenang, dan peran konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan pada Sabtu (7/11/26) di Kecamatan Luwuk Selatan. Dalam agenda penyerapan aspirasi dan edukasi ketatanegaraan tersebut, legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 8ni hadir didampingi oleh Tenaga Ahli Fitrah Noho.
Dalam pemaparannya, Beniyanto menjelaskan bahwa MPR RI merupakan lembaga permusyawaratan yang mempertemukan wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD) untuk menjalankan kewenangan konstitusional. Di bawah sistem ketatanegaraan yang mengedepankan pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan mekanisme saling mengimbangi (checks and balances), MPR pasca-reformasi tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pemilih presiden, melainkan sebagai lembaga negara yang memegang kewenangan khusus pada persoalan mendasar konstitusi.
Sejarah perjalanan UUD NRI Tahun 1945 mencatat empat kali tahap perubahan pada rentang 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan lima kesepakatan dasar: tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertegas sistem pemerintahan presidensial, memasukkan materi normatif ke dalam pasal-pasal, serta melakukan perubahan dengan metode adendum.
Untuk periode 2024–2029, keanggotaan MPR RI berjumlah 732 orang yang terdiri atas 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI hasil Pemilihan Umum. Komposisi ini menjadi wadah representasi yang menghubungkan aspirasi rakyat serta kepentingan daerah, yang terwujud dalam Tiga Wajah MPR RI:
Rumah Kebangsaan: Mempertemukan aspirasi, kepentingan, dan kehendak rakyat melalui musyawarah dan perwakilan.
Pengawal Konstitusi: Merawat pemahaman UUD 1945, menjaga ruang dialog, serta menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.
Penjaga Kedaulatan Rakyat: Memastikan suara rakyat tersalurkan dan kekuasaan dijalankan menurut UUD 1945.
Tag: Kebangsaan, Ketatanegaraan, MPR RI, Golkar, Beniyanto