Beniyanto Tamoreka Paparkan Kedudukan dan Kewenangan MPR RI dalam Sarasehan Kebangsaan di Luwuk Selatan
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Beniyanto menekankan bahwa fungsi MPR bukanlah mengadili kewenangan undang-undang—karena pengujian UU terhadap UUD merupakan ranah Mahkamah Konstitusi—melainkan menjaga ingatan konstitusi (original intent), menjaga ruang musyawarah antarlembaga, dan menumbuhkan kesadaran warga serta pejabat agar UUD 1945 menjadi pedoman yang hidup (living constitution).
Berdasarkan mandat UUD NRI Tahun 1945, MPR RI menjalankan empat kewenangan utama:
Mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 37).
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat 2).
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai mekanisme UUD (Pasal 3 Ayat 3, Pasal 7A–7B).
Mengisi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam keadaan tertentu (Pasal 8 Ayat 2–3).
Pelaksanaan kewenangan ini didukung oleh struktur Alat Kelengkapan MPR RI yang bekerja secara terpadu, meliputi Pimpinan MPR, Panitia Ad Hoc (PAH), Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, hingga Badan Kehormatan.
Lebih lanjut, Beniyanto menerangkan bahwa keberhasilan penerapan konstitusi diukur melalui tiga aspek utama: Struktur (lembaga negara menjalankan tugas sesuai UUD), Substansi (keselarasan peraturan dan kebijakan), serta Kultur. Kultur konstitusional diwujudkan lewat tindakan nyata sehari-hari, seperti tertib antre, menghormati perbedaan, tidak main hakim sendiri, berpartisipasi aktif dalam pemilu, serta menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Menutup pemaparannya, Beniyanto menegaskan proses penjagaan kedaulatan rakyat oleh MPR dilakukan melalui mekanisme Mendengar aspirasi, Memahami dan mengkajinya secara konstitusional, serta Memadukan keberagaman pandangan demi melahirkan solusi bagi kepentingan bersama.
Merawat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Empat Pilar) merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat kerja.
Tag: Kebangsaan, Ketatanegaraan, MPR RI, Golkar, Beniyanto