Agung Widyantoro: Komunikasi Pemerintah di Era AI Harus Utamakan Akurasi, Transparansi, dan Kepercayaan Publik
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar terhadap lanskap komunikasi publik. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, transparansi kebijakan, dan pelayanan informasi publik. Namun, di sisi lain, AI juga menghadirkan tantangan serius berupa disinformasi, deepfake, manipulasi konten, hingga pembentukan opini publik secara artifisial.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Komunikasi Pemerintah di Era Disinformasi dan AI” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Lantai 11, Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Kamis (19/11/26).
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Agung Widyantoro, S.H., M.Si., menyampaikan materi mengenai “Komunikasi Pemerintah di Era AI: Tantangan Disinformasi, Manipulasi Narasi, dan Kepercayaan Publik”. FGD ini turut dihadiri mahasiswa Pascasarjana STIKOM Interstudi dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular Jakarta.
Dalam pemaparannya, Agung menekankan bahwa kemajuan teknologi AI harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam mengelola informasi publik. Menurutnya, pemerintah memiliki tantangan besar untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kecepatan komunikasi tidak boleh mengorbankan akurasi, dan kecanggihan teknologi tidak boleh mengesampingkan etika serta kepentingan publik,” tegas Agung.
Ia menjelaskan, disinformasi berbasis AI berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan demokrasi, mulai dari merusak reputasi institusi, memicu polarisasi, mengganggu stabilitas sosial, hingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Manipulasi narasi melalui bot, akun palsu, dan algoritma digital juga dapat membentuk persepsi publik secara tidak sehat.
Meski demikian, Agung mengingatkan bahwa upaya penanganan disinformasi tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat, membungkam kritik, ataupun mengendalikan opini masyarakat.
Tag: Pendidikan, Komunikasi, Pemerintahan, Digital, AgungWidyantoro