Agung Widyantoro: Komunikasi Pemerintah di Era AI Harus Utamakan Akurasi, Transparansi, dan Kepercayaan Publik
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
“Harus ada batas yang jelas antara disinformasi yang sengaja menyesatkan dengan kritik dan perbedaan pendapat yang merupakan bagian dari demokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama komunikasi pemerintah. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui pencitraan atau pengendalian narasi, melainkan harus diwujudkan melalui transparansi, konsistensi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah, menurutnya, harus berani menyampaikan fakta, mengakui kekurangan, serta memberikan penjelasan secara terbuka terhadap berbagai persoalan kebijakan. Komunikasi pemerintah juga harus mencerminkan realitas dan kinerja nyata, bukan sekadar membangun persepsi positif. Dalam konteks ini, kritik masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari kontrol demokratis sekaligus masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Pendidikan dan Literasi AI sebagai Benteng Disinformasi
Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi disinformasi. Ia mendorong agar literasi digital dan literasi AI diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, pendidikan di era AI tidak cukup hanya membekali peserta didik dengan kemampuan menggunakan teknologi. Mereka juga harus memiliki keterampilan memverifikasi informasi, mengenali konten deepfake, memahami cara kerja algoritma, serta menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab.
Penguatan kemampuan berpikir kritis (critical thinking), literasi informasi, dan etika digital harus menjadi kompetensi penting bagi generasi muda. Selain itu, guru dan tenaga pendidik perlu memperoleh peningkatan kapasitas agar mampu membimbing peserta didik menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem informasi.
Perguruan tinggi juga dinilai memiliki peran strategis melalui kegiatan penelitian, pengembangan teknologi pendeteksi disinformasi, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Tag: Pendidikan, Komunikasi, Pemerintahan, Digital, AgungWidyantoro