Konsultasi ke KemESDM, Legislator Golkar DPRD Kalsel Sebut Perbaikan Jembatan Rumpiang Segera Berjalan

Agar mencegah berulangnya insiden tersebut, Komisi III DPRD Kalsel berniat memberikan perlindungan terhadap Jembatan Rumpiang maupun jembatan lain yang rawan jadi insiden akibat dilintasi jalur angkutan batubara di Sungai Barito.

Sahrujani mengatakan bahwa Komisi III DPRD Kalsel akan mengusulkan Perdabagi perlindungan aset vital di daerah. Untuk itu, pihaknya telah melakukan kajian, serta telah berniat mengadopsi beberapa Pasal Perda serupa yang telah diterapkan di Sumatera Selatan (Sumsel). Perda di Sumsel tersebut mengatur adanya biaya jaminan untuk setiap kapal yang berlayar.

Politisi Golkar ini mengatakan bahwa tiap kapal untuk mendapatkan izin berlayar harus terlebih dulu dapatkan rekomendasi Dinas Perhubungan setempat dengan syarat menempatkan uang jaminan Rp 150 juta. Uang jaminan tersebut menjadi salah satu sumber dana penanganan darurat bila muncul hal-hal yang tak diinginkan, seperti insiden tertabraknya Jembatan Rumpiang tersebut. Nantinya, bila tidak ada insiden, uang jaminan tersebut akan dikembalikan.

Lebih Efektif di Tingkat Provinsi

Legislator Golkar DPRD Kalsel ini menilai Perda tersebut akan lebih efektif bila dibuat di tingkat Provinsi. Hal itu menjadi pertimbangan, mengingat cukup banyak jembatan besar di Kalsel berada pada daerah lintas Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, pelaksanaannya akan lebih efektif.

Nantinya, selain mengadopsi Perda, pihaknya akan melihat pengaturan arus lalu lintas kapal di sungai-sungai di Sumsel. Menurut Sahrujani, arus lalu lintas di provinsi tersebut sudah lebih teratur karena koordinasi yang baik. Koordinasi antara Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota dan KSOP di Sumsel telah tertata. Terlebih, keberadaan pandu-pandu kapal yang bekerja optimal karena  bekerjasama langsung dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait. (heloborneo)