Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Social Distancing, Golkar Minta Pemda Sumedang Pikirkan Warga Tak Berpenghasilan Tetap
  Bambang Soetiono   24 Maret 2020
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang, H Deden Yayan Rusyanto. (Foto: sumedang online)

kabargolkar.com, SUMEDANG - Fraksi Golkar Kabupaten Sumedang memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menangani dan mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Sumedang. 

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, H Deden Yayan Rusyanto, langkah pemerintah yang mengintruksikan warga Sumedang untuk social distancing, atau diam di rumah merupakan langkah tepat untuk memotong penyebaran Covid-19. 

Hanya saja sebut dia, pemerintah tak hanya sekadar memerintahkan untuk ‘diam di rumah’, tanpa memikirkan dampak sosialnya. Terutama bagi mereka yang tak memiliki penghasilan tetap karena bekerja di lingkungan non-formal. 

“Pertama langkah-langkah yang diperlukan, yang ditunggu oleh masyarakat dari Pemda itu. Selain terkait dengan penanganan Covid 19, terkait dengan orang yang diduga dipantau, diduga kena secara kesehatan. Yang ditunggu masyarakat itu, terutama masyarakat-masyarakat kelas bawah bagaimana terkait jaminan sosial ekonominya. Mereka harus diam di rumah, tetapi kemudian mereka ada kesulitan dari sisi ekonominya. Karena mereka bekerja dalam sektor tidak formal. Karena mereka juga ketika diam dirumah, tetap perlu makan dan sebagainya,” ujar Deden pada Sumedang Online, Senin, 23 Maret 2020. 

Menurutnya perlu ada langkah cepat dan konkret dari Pemerintah Daerah untuk menangani hal itu. Sehingga nantinya dia berharap, masyarakat patuh terhadap perintah pemerintah karena kebutuhan pokok sehari-hari mereka dapat terpenuhi. 

“Ini yang harus kita gerakkan cepat, jadi jangan sampai bertolak belakang. Nah, Fraksi Partai Golkar mendorong supaya DPRD dan Pemerintah Daerah segera membicarakan masalah tersebut seperti apa solusinya. Jadi misalnya; ada pedagang-pedagang di sekitar sekolah. Yang kemarin itu kan mau diberikan bantuan dari pemerintah. Itu harus segera dieksekusi. Sekolahnya kan sudah diliburkan, (di sana) ada pedagang kantin, ada pedagang asong yang biasa mangkal di sekolah, tiba-tiba sekarang diliburkan. Mereka tidak bekerja, sementara anaknya tinggal di rumah, terus anaknya pengen jajan, darimana uangnya. Nah ini, kasihanlah,” ungkap dia. 

Deden tak berharap, jika dampak sosial dari adanya intruksi untuk ‘diam dirumah’ itu justru akan menimbukan masalah baru karena lambatnya penanganan dari pemerintah daerah itu sendiri. “Nanti akan menimbulkan masalah baru orang yang sehat bisa jadi stress. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar mendorong supaya DPRD dan Pemerintah Daerah segera membicarakan dan merealisasikan terkait pemberian jaminan sosial ekonominya,” tandasnya.

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.