Pemerintah Longgarkan Pembayaran Kredit UMKM, DPR: Kawal Implementasi di Lapangannya

“Saya rasa Indonesia perlu kaji pengalaman kebijakan Tiongkok terkait stimulus UMKM ini untuk dijadikan pelajaran. Pelajaran utama adalah pentingnya pengawasan implementasi peraturan agar pelaksanaannya bisa maksimal dan benar-benar mementingkan kelangsungan usaha para pelaku UMKM.” papar Puteri.

Dalam implementasinya, Puteri meminta para pelaku UMKM tidak perlu takut untuk mengajukan penundaan kredit kepada perbankan demi pengembangan usahanya di tengah kelesuan pasar.

“Karena tujuan POJK stimulus ini adalah untuk memberikan kelonggaran bagi UMKM, maka pelaku usaha cukup komunikasikan kesulitan pembayarannya kepada bank krediturnya. Pihak perbankan kemudian akan memberikan alternatifsolusi seperti penundaan pembayaran, restrukturisasi, maupun pemberian fasilitas pembiayaan baru lainnya dengan menyesuaikan kondisi pelaku usaha. Yang terpenting, jangan ragu untuk sampaikan kesulitan. Jangan sampai usaha menjadi terhambat,” imbau Puteri.

Lebih lanjut, Puteri merasa bahwa momen ini dapat menjadi pembelajaran ke depannya bagi para pelaku UMKM untuk
dapat cepat beradaptasi dengan situasi yang tak menentu, dengan menggunakan teknologi.

Dengan mulai bergesernya kebiasaan konsumsi pasar saat ini, khususnya ketika physical distancing berlangsung, pengusaha UMKM dapat mengubah sudut pandang dan menganggap perubahan ini sebagai tantangan untuk pengembangan atau penyesuaian lini usaha. Misalnya, bagi yang awalnya hanya buka toko fisik seperti toko kelontong atau warung sayur, mereka kini dapat berjualan secara daring dan menambahkan layanan pesan-antar bagi warga sekitar. Saya yakin penyesuaian offline-to-online ini dapat dijalankan di Indonesia, apalagi 64,8% dari total populasi kita adalah pengguna internet.” tutup Puteri.