Pemerintah Longgarkan Pembayaran Kredit UMKM, DPR: Kawal Implementasi di Lapangannya

Kabargolkar.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya posisi mereka sebagai debitur, dalam kondisi pelemahan ekonomi saat ini. Anggota Komisi XI DPR RI FraksiPartai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengimbau sektor perbankan untuk segera melaksanakan peraturan tersebut agar dapat menjaga kelangsungan UMKM sebagai roda perekonomian nasional.

“UMKM sedang mengalami tekanan akibat wabah corona. Dampaknya, penurunan kerja mereka sebagai debitur berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan karena peningkatan risiko kredit. Untuk itu, sektor perbankan perlu segera melakukan penyesuaian atas kebijakan relaksasi OJK, tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kemudian, perbankan juga perlu segera mendata, menilai, dan merumuskan penyesuaian mekanisme bagi debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya akibat wabah corona ini,” ujar Puteri
Komarudin lewat kiriman rilis medianya, rabu (25/3/2020)

Stimulus yang diatur dalam POJK tersebut utamanya membahas penilaian kualitas kredit maupun penyediaan dana lain, hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar. Selain itu, juga peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi oleh bank tanpa melihat batasan plafon selama masa berlakunya POJK.

Kebijakan peningkatan kualitas kredit melalui restrukturisasi selama wabah corona berlangsung tidak hanya dilakukan di Indonesia. Sejak awal Maret, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menetapkan kebijakan penundaan tagihan dan bunga kredit hingga pertengahan tahun ini. Pelaku UMKM Tiongkok dapat mengajukan permohonan penundaan penilaian kredit sebagai non-performing loan atau kredit macet. Namun dalam pelaksanaannya, kuota yang terbatas menyebabkan debitur UMKM Tiongkok masih kesulitan mendapatkan persetujuan penundaan kreditnya.