kabargolkar.com, BANTUL - Gerbong koalisi Partai Gerindra - Nasdem di bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2020 diprediksi semakin kuat. Hal ini menyusul sinyal merapatnya Partai Golkar dan PKS pada koalisi yang dibangun oleh Ketua DPC Gerindra, Suharsono itu. Bahkan, para petinggi partai tersebut, dikabarkan sudah menggelar pertemuan dan intens berkomunikasi.

Ketua DPD Golkar Bantul, Paidi mengakui, dirinya bersama petinggi Partai Gerindra, Nasdem dan pengurus PKS memang sudah ada komunikasi dan pertemuan untuk membahas terkait koalisi dan arah dukungan. "Tetapi belum final," ucap dia, saat dihubungi Minggu (14/6/2020).

Paidi menjelaskan, arah dukungan resmi dari Golkar di Pilkada Bantul sepenuhnya akan diputuskan oleh DPP melalui surat rekomendasi. Hingga saat ini, rekomendasi tersebut menurutnya belum turun. Dimungkinkan akan turun pada Bulan Juli mendatang. "Kalau sudah fiks, nanti akan kita kabarkan kepada temen-temen semua," ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris DPD PKS Bantul Agung Laksmono mengatakan secara komunikasi politik, pihaknya membuka komunikasi dengan semuanya. Bukan cuma dengan Suharsono yang kebetulan merupakan calon incumbent di Pilkada Bantul, tetapi juga dengan bakal calon dari partai lain sama, seperti sebelumnya berkomunikasi dengan Joko Purnomo (PDIP) maupun Abdul Halim Muslih dari PKB.

Namun, komunikasi dengan kedua bakal calon tersebut, menurut dia, terputus dan tidak berlanjut sehingga untuk saat ini pihaknya mengaku lebih intens berkomunikasi dengan Suharsono dan Totok Sudarto.

Bahkan, pasangan Harsono-Totok tersebut diakuinya sudah digodok dan diusulkan kepada DPP PKS di Jakarta. "Nanti DPP yang akan memutuskan," ucap dia.

Agung mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kapan DPP akan menentukan arah dukungan. Tetapi yang jelas, kata dia, arah dukungan berupa surat rekomendasi yang diberikan oleh DPP PKS ke daerah tidak mungkin sembarang. 

Ada beberapa syarat yang akan menjadi pertimbangan.

Pertama, adalah komitmen bakal calon kepala daerah. Apakah betul-betul dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak. Menurutnya, itu yang akan menjadi perhatian penting. "Artinya, kita tidak mau memberikan cek kosong," ujar dia.

Pertimbangan selanjutnya adalah elektabilitas. Menurut Agung, PKS tidak mau mendukung calon pemimpin yang tidak diterima oleh masyarakat. Tolak ukur penerimaan masyarakat bisa dilihat dari kebijakan pembangunan yang sudah dilakukan. Kebetulan Suharsono adalah calon Bupati petahana.

Apakah kinerjanya selama ini bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, semua itu bisa dilihat dari elektabilitas. "Kalau naik berarti diterima. Itu menjadi pertimbangan penting juga bagi DPP untuk memberikan rekomendasi dukungan," jelas Agung.