JAKARTA – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut hangat putusan monumental Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan bagi partai politik dalam pemilu. Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Pengurus Pusat KPPG periode 2024–2029, Ranny Fahd Arafiq, memastikan bahwa Partai Golkar berkomitmen penuh dan selalu taat dalam mematuhi aturan tersebut di setiap daerah pemilihan (dapil).

 

Langkah tegas MK yang menetapkan sanksi gugur bagi parpol yang tidak patuh diapresiasi secara positif sebagai momentum penting untuk mendongkrak kontribusi perempuan di panggung politik nasional. Bagi KPPG, putusan ini menjadi penegasan hukum yang kuat agar keterwakilan kaum perempuan tidak lagi hanya sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah jaminan hukum tertinggi dalam melindungi hak konstitusional serta memulihkan ruang politik bagi kaum perempuan yang selama ini kerap terhambat celah regulasi.

 

"Partai Golkar adalah partai yang tegak lurus pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Kami di PP KPPG sangat mengapresiasi dan menyambut positif ketegasan Mahkamah Konstitusi ini. Bagi kami, aturan ini sama sekali bukan beban, melainkan dorongan moral bagi seluruh partai politik untuk lebih serius dan adil dalam memberikan ruang bagi kader-kader perempuan terbaik bangsa," ujar Ranny Fahd Arafiq di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

 

Menghadapi aturan ketat tersebut, Ranny menegaskan bahwa internal Partai Golkar, khususnya melalui sayap perempuan KPPG, sama sekali tidak merasa khawatir atau panik. Sejak awal, mesin partai telah bergerak secara preventif melalui kerja-kerja kaderisasi yang masif dan terstruktur, sehingga ketersediaan stok caleg perempuan yang kompeten, berintegritas, dan memiliki elektabilitas tinggi sudah sangat siap tersebar di seluruh dapil.

 

"Sebagai Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu PP KPPG, saya pastikan paradigma Golkar dalam menempatkan perempuan sudah jauh melompat ke depan. Caleg-caleg perempuan kami bukan sekadar pelengkap administratif untuk memenuhi syarat regulasi agar tidak gugur. Mereka adalah ujung tombak perjuangan partai yang dididik dan dipersiapkan secara matang untuk bertarung dan memenangkan hati rakyat," tegas Ranny.

 

Komitmen jangka panjang Partai Golkar ditekankan sebagai pelopor partai politik yang ramah gender dan konsisten mengawal keterwakilan perempuan. Momentum putusan MK ini diharapkan mampu memicu kebangkitan gerakan politik perempuan di seluruh tanah air, guna melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.