Kabargolkar - Jakarta, 18 Juli 2025 – Komisi IX DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan transformasi sistem layanan rumah sakit melalui kebijakan Indonesia Diagnosis Related Groups (IDRG). Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, usai rapat kerja bersama Kemenkes terkait laporan keuangan Tahun Anggaran 2024.

 

 “Kebijakan IDRG merupakan tonggak penting dalam membangun sistem layanan rumah sakit yang lebih efisien dan berbasis kompetensi. Namun, langkah ini juga menuntut kesiapan data, infrastruktur, serta sumber daya manusia di seluruh lini,” ujar Ranny Fahd.

 

Perubahan sistem klasifikasi dan rujukan rumah sakit dari yang sebelumnya berbasis kelas menjadi berbasis kompetensi layanan dinilai sejalan dengan semangat pemerataan dan peningkatan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui IDRG, rumah sakit dikelompokkan dalam 24 layanan berdasarkan kapasitas sumber daya manusia, sarana, dan peralatan yang tersedia.

 

Komisi IX menegaskan pentingnya konsistensi dalam pemutakhiran data rumah sakit melalui sistem ASPAK, SISDMK, dan RS Online agar sistem rujukan benar-benar mencerminkan kompetensi riil fasilitas pelayanan kesehatan.

 

Tegaskan Perlindungan bagi Kelompok Rentan

 

Menanggapi persoalan penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, Komisi IX turut menyoroti pentingnya integrasi kebijakan IDRG dengan sistem jaminan sosial.

 

 “Jangan sampai sistem yang dibangun atas nama efisiensi justru menyulitkan kelompok miskin dan rentan,” tegas Ranny.

 

Komisi IX mendorong agar kebijakan IDRG dilaksanakan dengan menjamin continuity of care, kemudahan reaktivasi peserta JKN, serta memastikan keadilan sosial dalam setiap alur layanan kesehatan.

 

Apresiasi Capaian Keuangan Kemenkes

 

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kementerian Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut. Realisasi anggaran tahun 2024 tercatat mencapai 95,2%, meskipun masih terdapat dua unit eselon I dengan serapan di bawah 90%.

 

Ranny menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut, namun tetap mendorong peningkatan kualitas belanja dan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang saat ini telah mencapai 93,52%.

 

 “Kami dari Fraksi Partai Golkar mendukung penuh reformasi layanan kesehatan yang berbasis kompetensi dan data. Namun, kebijakan seperti IDRG harus dibarengi kejelasan transisi, pelatihan tenaga medis, serta perlindungan terhadap rakyat kecil. Kemenkes harus terbuka dalam evaluasi dan kolaborasi agar transformasi ini benar-benar berhasil,” tutup Ranny Fahd.