kabargolkar.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih detail dalam mendata penerima bantuan sosial selama penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Judistira Hermawan mengatakan, seharusnya Dinas Sosial (Dinsos) DKI menggunakan data terbaru, sehingga penerima bantuan benar-benar orang yang membutuhkan dan tidak bermasalah seperti saat ini.

"Dalam hal ini, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memakai data lama sehingga ketika bantuan itu disalurkan banyak warga yang seharusnya tak berhak malah mendapatkan bantuan itu," kata Judistira Hermawan saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2020).

Dia juga meminta masyarakat untuk sadar diri, jika cukup mampu untuk bertahan di tengah pandemi Corona alangkah lebih baik bantuan yang diberikan dikembalikan agar Dinsos memberikan kepada yang lebih membutuhkan.

"Kami turun ke masyarakat dan diskusi dengan RT dan RW mendapat masukan bahwa data yg dipakai adalah data dari dinas sosial yang kurang valid," lanjutya.

Judistira Hermawan menyatakan, hingga kini DPRD DKI juga selalu mengawasi pembagian bansos agar lebih tepat sasaran.

"Kami tentu menjalankan fungsi kami yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian bansos ini dengan harapan untuk menjadi masukan dan evaluasi agar pelaksanaan berikutnya lebih baik dan tepat sasaran," tutupnya.