Kabargolkar.com - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan pihaknya tidak berpikir untuk mengajukan hak interpelasi terkait gelaran balap mobil listrik Formula E di ibu kota negara RI tersebut.

Hak interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.

"Kita tidak berpikir kesana, bahwa benar kami Fraksi Golkar tidak menyetujui Formula E dilanjutkan, dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi akibat Covid19," kata Judistira dalam keterangannya yang kami kutip dari laman cnnindonesia.com, Kamis (19/8).

Menurutnya, dana yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov untuk gelaran Formula E itu sebaiknya ditarik kembali dan digunakan untuk kebutuhan perlindungan sosial masyarakat yang di masa pandemi Covid-19.

"Masih banyak forum untuk kita mendalami dan meminta keterangan dari Gubernur atau Pemprov DKI terkait Formula E ini, tidak harus setiap ada suatu isu kemudian Interpelasi digulirkan, saya kira begitu," ujarnya.

Sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PSI dan lima orang anggota Fraksi PDI Perjuangan diketahui telah menandatangani surat penyampaian usulan hak interpelasi terkait rencana Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Ibu Kota.

Surat itu ditujukan kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan hak interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.

Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.

Selain PSI dan PDI Perjuangan, Fraksi PAN menyatakan rencana untuk interpelasi itu kurang tepat, sebab proses penyelenggaraan Formula E sebelumnya telah mendapat persetujuan DPRD.

Fraksi PKS menyebut tidak perlu ada interpelasi sebab penjelasan dari Pemprov sudah tepat. Sementara Gerindra, menyatakan belum bisa mengambil keputusan apakah akan ikut bergabung dengan untuk interpelasi atau tidak.