kabargolkar.com, JAKARTA - Sampai saat ini belum ada kejelasan apakah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta akan berakhir atau diperpanjang. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Judistira Hermawan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuat aturan yang jelas dan tegas untuk menekan pergerakan warga saat kenormalan baru ditetapkan.

"Saya pikir kedisiplinan masyarakat dan juga aturan yang jelas dari pemerintah, menjadi kunci kita sukses menjalankan new normal," jelas Judistira, Rabu (3/6). Ia menyebut aturan yang mengacu pada protokol kesehatan covid-19 itu, harus benar-benar ditegakkan oleh Pemprov DKI dan semua pihak. Pasalnya dalam penerapan PSBB masih banyak warga yang melanggar aturan tersebut. 

"Pemerintah kan menyiapkan aturan dari protokol kesehatan di semua lini sektor kehidupan, di perkantoran, dunia usaha, hotel, restoran, mal, tempat ibadah di fase tatanan baru. Tugas masyarakat adalah menaati aturanyang telah ditetapkan," jelas Anggota Komisi D DPRD itu. 

Judistira mengatakan pembukaan perkantoran atau tempat usaha harus dibuka terlebih dahulu untuk menopang kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dampak PSBB membuat perekonomian terpuruk dan banyak warga DKI terkena PHK. 

Politisi Partai Golkar ini juga angkat bicara soal rencana Gubernur Anies Baswedan yang membatasi pergerakan warga di 62 RW lewat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL). Pembatasan itu bakal dilakukan di 62 RW berzona merah covid-19. 

"Itu jadi warning kita untuk memerhatikan wilayah itu tanpa mengabaikan zona kuning atau hijau. Jadi, 62 RW itu yang masih menjadi fokus agar tidak melebar lagi penyebaran covid-19. Ini suatu yang baik. Pemetaan yang baik. Jangan ada perpanjangan deh PSBB," tukasnya.