kabargolkar.com, BEKASI - Panitia Pendaftaran Musyawarah Daerah V Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar kota Bekasi memperpanjang waktu tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD hingga 29 Juli 2020.

Ketua 'Steering Committee' Maryadi mengatakan alasan ditambahnya waktu karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan Musda, sesuai surat dari DPD Provinsi Jawa Barat.

"Perpanjangan waktu ini juga untuk memberikan kesempatan kepada teman‐teman yang masih harus melengkapi berkas pendaftaran, karena Musda juga diundur yang semula dijadwalkan pada 26 Juli 2020 akhirnya disepakati menjadi 5 Agustus 2020," kata Maryadi, Minggu, 26 Juli 2020.

Menurut Maryadi, 'Steering Commitee' mengacu pada petunjuk pelaksanaan nomor 2 DPP Partai Golkar/II/2020 tentang penyelenggaraan Musda di daerah. Setelah sistem pencalonan dilakukan oleh panitia, maka tahapan pemilihan selanjutnya antara lain penjaringan, pencalonan, dan pemilihan.

"Steering Commitee' kemudian akan melakukan verifikasi faktual, administrasi serta termasuk di dalamnya mengecek dukungan 30% bakal calon untuk selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada pimpinan Musda. "Oleh karena itu penentuan bakal calon menjadi calon nantinya ditentukan pimpinan Musda," katanya.

Sementara itu, ketua komite verifikasi panita pengarah Musda V Rusman Fadillah menjelaskan tahapan penjaringan bakal calon terdiri dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan bakal calon.

"Sejauh ini sudah delapan bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran, tapi baru satu yang sudah baru mengembalikan form pendaftaran berikut persyaratannya. Jadi masih ada 7 bakal calon lagi yang masih mempersiakan administrasinya untuk memenuhi kelengkapan pemberkasan,” katanya.

Adapun Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong Kota Bekasi Tubagus Hendra merupakan bakal calon yang telah mengembalikan formulir pendadtaran dimaksud.

"Musda ini pesta demokrasi 5 lima tahun sekali di dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Kami ingin pada Musda V ini, setiap tahapan sampai pelaksanaan Musda bisa berjalan terbuka dan demokratis, karena ini juga ajang pembelajaran dan pendewasaan politik," kata Hendra.