menyampaikan permohonan untuk mendapatkan perizinan dimaksud. Perwakilannya bahkan harus ke Kupang untuk urusan perizinan itu. Namun permohonan mereka hingga kini belum juga direspons. “Warga Messah sungguh menyayangkan kebijakan yang hanya melarang tanpa solusi,” keluh H Rasyid kepada Natalius Pigai.

Jeritan lainnya terkait kesulitan air bersih. Pulau Messah dipastikan tanpa sumber air tawar entah di permukaan tanah atau kandungan air tanahnya.

Kebutuhan air bersih bagi segenap warga Messah, harus didatangkan dari daratan Flores di Labuan Bajo. Karenanya, air bersih menjadi komoditi berharga mahal. Setiba di Messah, satu jeriken air (5 liter) dipasarkan seharga Rp 4.000. Normalnya, setiap keluarga membutuhkan sedikitnya 35 liter air (7 jeriken) per hari. Itu berarti pengeluaran setiap keluarga hanya untuk kebuhutan air bersih per harinya paling sedikit Rp 28.000, atau kurang lebih Rp 900.000 per bulan.

Diperoleh keterangan, sebenarnya sejak awal tahun ini sudah tersedia sebuah kapal khusus melayani kebutuhan air bersih bagi warga Messah dan sekitarnya. Sayangnya, sekitar sebulan belakangan kapal khusus itu sudah menghilang entah ke mana.

Ambulance laut

Messa memang serba tertinggal. Dari sisi pelayanan kesehatan, telah tersedia Puskesmas. Namun tak pernah didukung tenaga dokter. Pasien gawat darurat ketika harus dirujuk ke Labuan Bajo, selalu mengalami kesulitan dan tak jarang terpaksa pasrah akibat kesulitan speedboat yang khusus berfungsi sebagai ambulance laut.

Selain itu, TNK yang kawasannya termasuk Messah, dikenal sebagai destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi pelancong dari berbagai penjuru dunia. Agar kebersihan kawasan terjaga; maka sepatutnya disediakan kapal khusus sampah. Kapal itu berkeliling kawasan TNK untuk mengangkut sampah.

Merespons berbagai keluhan bahkan jeritan warga Pulau Messah, Natalius Pigai berjanji akan mengupayakan solusinya terutama terkait kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan. “Kalau terkait persoalan kebijakan yang menyusahkan nelayan, saya pastikan akan secepatnya sampai ke telinga Menteri Perikanan dan Kelautan,” janji Pigai.

Sesuai kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena berjanji akan berusaha serius menghadirkan kapal ambulance bagi warga dalam kawasan TNK. “Tugas saya mengawal hingga kapal ambulance secepatnya bisa mendukung pelayanan kesehatan bagi warga dalam kawasan TNK,” tegas Melki Laka Lena.

Maksi Adipati Pari, anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, juga berjanji akan mengawal urusan perizinan penangkapan dan perdagangan antar pulau anakan lobsters. “Saya akan tanyakan ke Dinas Perikanan dan Kelautan NTT terkait urusan perizinan itu,” kata Maksi.

Kehadiran dadakan Natalius Pigai di Messah, setidaknya mengembuskan sedikit kelegaan bagi warga setempat. Mereka tidak hanya bangga karena akhirnya bisa bertatap langsung dengan sang aktivis. Lebih dari itu, semoga kehadiran Natalius Pigai sekalian menjadi perantara yang membebaskan para nelayan dari berbagai kebijakan yang menyusahkan.**