kabargolkar.com - Rekomendasi UNESCO melalui Konvensi Komite Warisan Dunia yang berisi permintaan untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo diharapkan dapat dipelajari secara detail oleh pemerintah.

Rekomendasi itu tertuang dalam Surat Keputusan World Heritage Committee yang mengadakan pertemuan secara online dari tanggal 16-31 Juli 2021 di Fuzhou, China.

Permintaan UNESCO untuk memberhentikan proyek pembangunan infrastruktur di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya, dilatar belakangi oleh penilaian bahwa pembangunan tersebut berpotensi mempengaruhi outstanding.

“Misalnya pernyataan bahwa pembangunan tersebut berpotensi mempengaruhi outstanding universal value dari area tersebut – apakah di nyatakan dengan detil dari aspek apa saja? Ada baiknya kita mengetahui konteks secara fullnya terlebih dahulu,” kata Anggota Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Dyah Roro Esti dikutip dari KedaiPena.Com, Rabu, (4/8/2021).

Di sisi lain, kata Politikus Golkar ini, pemerintah perlu mempertimbangkan secar objektif  dalam mendorong proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo.

 “Misalnya untuk meningkatkan eco-tourism (tourism ramah lingkungan) yang akan berdampak terhadap pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat setempat,” papar Dyah.

Dyah menekankan, pada intinya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung perlu sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta koordinasi erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Agar pada dasarnya Taman Nasional Komodo dapat seterusnya dikelola dengan baik agar biodiversity dan eksosistem tidak terganggu,” tandas Anggota Komisi VII DPR RI ini.