Kabargolkar.com - Sebanyak enam puluh tiga (63) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar Jl Pengadilan, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ditertibkan dan tanpa solusi.

Penertiban tersebut, sesuai dengan surat himbauan Kelurahan Pabaton Nomor: 300/09-Trantib yang keluar pada tgl 25 Januari 2021 dan direalisasikan penertibannya pada hari Senin 25 Januari 2021.

Dengan ditertibkannya para PKL ini tanpa solusi alias menjadi pengangguran, Paguyuban PKL SDN Pengadilan layangkan surat permohonan audensi kepada DPRD Kota Bogor, khususnya Komisi II yang membidangi salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk PKL untuk mintak solusi.

Ketua Paguyuban SDN Pengadilan, Endang Supriana menyampaikan, sejak lapak mereka dibongkar, mereka semua menjadi pengangguran. Padahal, pada masa Pandemi Covid-19 ini seharusnya pemerintah kota bogor harus lebih melihat dari sisi ekonomi masyarakat.

“Di masa Corona ini, dagang aja sepi tapi pemerintah masih teganya menggusur kami, udah jatuh tertimpa tangga, terus bagaimana kami menghidupi keluarga,” keluhnya.

“Kami sudah se bulan menganggur, sampai kapan kami kuat begini, Presiden aja membuat kebijakan untuk membantu masyarakat melalui Dinsos untuk ketahanan ekonomi masyarakat, kita malah di gusur,” tambahnya.

Dengan dikirimnya surat audensi kepada DPRD Kota Bogor, mereka berharap, sebagai wakil rakyat, DPRD Kota Bogor menyampaikan aspirasi Paguyuban PKL SDN Pengadilan kepada Pemkot Bogor agar mereka kembali bisa mengais rezekinya ditempat semula.

Saat ditemui di Kantor DPD Golkar Kota Bogor, Jl. Cikurai No.13, RT.05/RW.03, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevi menyampaikan, sebelum mengundang Paguyuban PKL SDN Pengadilan, komisi II akan adakan rapat internal.

“Surat para PKL sudah sampai ke Komisi II, Insya Allah, hari Selasa (02/03) kita akan adakan rapat internal dulu sebelum mengundang pedagang,” tuturnya, Minggu (28/02).

Ketua DPD Golkar Kota Bogor ini menambahkan, seharusnya di masa Pandemi Covid-19 ini, pemerintah kota bogor harus lebih mengedepankan ketahanan ekonomi masyarakat.

“Kalaupun mereka harus ditertibkan, tapi berikan solusinya, di lakukannya eksekusi harus di imbangi dengan edukasi dan ada jalan alternatif solusinya,” ujarnya.